Aspek Hukum Pembubaran Suatu Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia

Abstract

Abstract. This paper takes the object of a study of PT. "X" with the aim of analyzing legal aspects in the dissolution of a Company based on the Resolution of the GMS UPI as the Shareholders of the Company. Who can be the Liquidator at the Company's liquidation? What are the stages of the Company's liquidation process? What is the Company's dissolution deed model. This paper uses a normative juridical approach with a qualitative analysis method for Law No.40 of 2007, the Company's Articles of Association and other relevant regulations. Based on the study results, it can be concluded that (i) in the event that the Company's liquidation occurs based on the Resolution of the GMS and the GMS does not appoint a liquidator, the Company's Directors act as liquidators; (ii) stages of the Company's liquidation process, starting from inventory of reasons for dissolution, RUPS decision on the liquidation of the Company, selecting / appointing liquidators, carrying out liquidator duties, inventory of creditors and issuing corporate debts to notification to the Ministry of Law and Human Rights and Announcement in Newspapers and Official Gazette of the Republic of Indonesia; (iii) RUPS Model of the dissolution of the Company underhanded and then by making a notarized Deed appointed.

Keywords. Company; Dissolution; Liquidator.

Abstrak. Tulisan ini mengambil obyek kajian terhadap PT.X dengan tujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dalam pembubaran suatu Perseroan tersebut berdasarkan Keputusan RUPS UPI selaku Pemegang Saham pada Perseroan tersebut. Siapakah yang dapat menjadi Likuidator pada pembubaran Perseroan tersebut? Bagaimanakah tahapan proses pembubaran Perseroan tersebut? Bagaimanakah model akta pembubaran Perseroan tersebut? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif  terhadap UU No.40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa (i) dalam hal pembubaran Perseroan terjadi  berdasarkan Keputusan RUPS dan RUPS Perseroan tersebut tidak  menunjuk seorang likuidator, maka Direksi Perseroan bertindak selaku likuidator; (ii) tahapan - proses pembubaran Perseroan, mulai dari inventarisasi alasan pembubaran, Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan, pemilihan/penunjukan likuidator, pelaksanaan tugas likuidator, inventarisasi kreditur dan pemberesan hutang-hutang perseroan hingga pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Pengumuman dalam Koran dan Berita Negara RI; (iii) Model RUPS pembubaran Perseroan secara di bawah tangan dan kemudian dengan pembuatan Akta Notaris yang ditunjuk.

Kata Kunci. Perseroan; Pembubaran; Likuidator.