Analisis Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Nilai Kearifan Lokal Pancawaluya dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan
Keywords:
Budaya mutu, Kearifan lokal, Nilai Pancawaluya, Penjaminan mutu pendidikan, Sosiologi pendidikanAbstract
Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah memiliki mekanisme sistematis melalui siklus Penetapan,
Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) namun pelaksanaannya masih cenderung
berorientasi teknis administratif dan belum banyak mempertimbangkan dimensi sosial budaya sekolah,
sementara kearifan lokal Pancawaluya (cageur, bageur, bener, pinter, singer) di Jawa Barat masih dikaji
terbatas pada isu pendidikan karakter dan belum dihubungkan secara khusus dengan sistem penjaminan
mutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan penjaminan mutu pendidikan dan kearifan lokal
Pancawaluya dalam perspektif sosiologi pendidikan, mengidentifikasi bentuk integrasi kelima nilai
Pancawaluya ke dalam proses penjaminan mutu, serta merumuskan pemahaman mutu pendidikan yang
mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan desain studi kepustakaan, menelaah literatur ilmiah nasional dan internasional serta dokumen
regulasi pendidikan yang dianalisis melalui teknik analisis isi dan pemetaan tematik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan yang dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan
merupakan proses negosiasi makna dan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, kepemimpinan,
dan kesepakatan nilai bersama warga sekolah, bukan semata-mata mekanisme administrative. Kelima nilai
Pancawaluya dapat dipetakan secara koheren ke dalam siklus PPEPP yaitu cageur dan bageur pada tahap
penetapan dan pelaksanaan, bener pada tahap evaluasi, pinter pada tahap pengendalian, dan singer pada
tahap peningkatan berkelanjutan sehingga berfungsi sebagai basis sosial kultural yang memberi makna pada
setiap tahapan mutu; serta pembentukan budaya mutu yang kontekstual masih menghadapi tantangan
berupa persepsi guru yang memandang kebijakan kearifan lokal sebagai beban administratif tambahan. Hal
ini dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan pendekatan whole-school approach. Berdasarkan
temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Penjaminan Mutu Berbasis Kearifan Lokal (PMB-KL) yang
menempatkan nilai lokal sebagai lapisan pemaknaan sosial kultural pada setiap tahapan PPEPP. Implikasi dari
penelitian ini, bahwa satuan pendidikan perlu menerjemahkan nilai lokal ke dalam indikator dan praktik
konkret pada setiap tahap penjaminan mutu didukung kepemimpinan sekolah yang menjembatani kebijakan
formal dengan pemahaman informal warga sekolah sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan
berbasis studi lapangan untuk menguji model ini secara empiris.